Fraksi Golkar Dukung Penertiban Aset Daerah, Soroti SDA hingga Bansos

BritaTOP. Com,  KENDARI – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam menertibkan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra, H. Uking Djassa, SH, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pelantikan Pengurus DPD PERADI Profesional Sultra Digelar di Kendari 23 September

17 Tim Redaksi

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai penataan aset daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan seluruh aset milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Uking Djassa yang juga Anggota Komisi II DPRD Sultra sekaligus Ketua Harian DPD II Partai Golkar menegaskan, masih adanya aset daerah yang belum dikelola secara maksimal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, penertiban aset bukan semata persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kekayaan daerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.

Baca Juga

1 jam  lalu

Empat DPD Peradi Profesional di Sultra Resmi Dilantik, Dorong Pembaruan Profesi Advokat

4 Tim Redaksi

“Fraksi Partai Golkar siap berada di barisan terdepan dalam mendukung penertiban aset, sepanjang tindakan tersebut mengacu pada rekomendasi resmi BPK,” tegas Uking.

Ia menambahkan, dukungan terhadap penertiban aset harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan rekomendasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, setiap proses penataan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Soroti Arah Anggaran Perubahan APBD 2026

Selain persoalan aset daerah, Fraksi Golkar turut memberikan perhatian terhadap arah alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Sultra Tahun Anggaran 2026.

Fraksi Golkar meminta agar kebijakan anggaran pemerintah daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Uking menilai sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat Sultra. Karena itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan anggaran dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan sarana produksi pertanian, bibit unggul, pupuk, akses pembiayaan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan kelembagaan koperasi.

Tidak hanya pada sisi produksi, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah memperhatikan aspek hilirisasi dan perluasan akses pasar.

Menurut Uking, peningkatan produksi masyarakat perlu dibarengi dengan kepastian pasar sehingga hasil pertanian, peternakan maupun perikanan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Pengelolaan SDA dan Lingkungan Jadi Perhatian

Di sektor pertambangan dan sumber daya alam (SDA), Fraksi Golkar meminta Pemprov Sultra meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam.

Pemanfaatan potensi SDA, kata Uking, harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya memastikan kewajiban reklamasi, keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan.

Selain itu, pengelolaan SDA di Sultra diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

“Pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan reklamasi, keselamatan kerja, keberlanjutan pembangunan, serta memberikan kontribusi riil bagi pendapatan daerah,” kata Uking.

Dengan demikian, potensi kekayaan alam Sultra tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Hibah dan Bansos Diminta Tepat Sasaran

Fraksi Golkar juga menyoroti mekanisme penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos).

Uking mengingatkan agar penyaluran hibah dan bansos dilakukan berdasarkan data penerima yang valid, transparan dan akuntabel.

Menurutnya, validitas data menjadi faktor penting agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, proses penyaluran harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pendataan dan pengawasan dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dalam Perubahan APBD 2026 memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran.

Di penghujung penyampaian pandangan umum, Uking Djassa menyampaikan pantun yang menekankan pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD Sultra.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan berjalan efektif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD akan terus diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan aset yang tertib, serta kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Sultra. (Red)