DPRD Kota Kendari Tengahi Perselisihan Debitur dan Developer, Siap Turun Lapangan Cek Kualitas Perumahan

BritaTop.Com, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat atau debitur dengan salah satu developer di Kota Lulo (sebutan untuk Kota Kendari), Senin (7/7/2025).

Masyarakat Kelurahan Kambu menyampaikan kekecewaannya atas buruknya kualitas bangunan rumah yang dibuat developer. Mereka menilai proyek pembangunan perumahan telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur standar pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Ketua BEM Tolak Keras Pencatutan Nama KBM UHO Tanpa Keterlibatan Kelembagaan Mahasiswa

49 Tim Redaksi

Mereka meminta pemerintah, khususnya DPRD Kota Kendari, untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap perumahan ini. “Kami mendesak dilakukan evaluasi, audit kualitas bangunan, dan penegakan hukum terhadap pihak pengembang yang lalai,” lanjutnya.

Menanggapi tuntutan warga, sejumlah anggota DPRD Kota Kendari menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini dan mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki lebih jauh dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.

“Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. DPRD harus hadir untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas salah satu anggota dewan kepada media. Sementara itu, Dinas Perumahan Kota Kendari bergerak cepat merespon keluhan warga terkait kualitas bangunan yang dinilai tidak layak huni.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Wali Kota Kendari Hadiri Malam Pisah Sambut Kapolresta Kendari

52 Tim Redaksi

Menindaklanjuti rapat dengar pendapat (hearing) pada Senin (7/7/2025), Dinas Perumahan, bersama dengan anggota DPRD Kota Kendari, akan segera melakukan peninjauan lapangan ke lokasi perumahan tersebut. Kepala Dinas Perumahan Kota Kendari, Satria Damayanti, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini.

“Setelah hearing, kami langsung menjadwalkan kunjungan lapangan bersama DPRD.  Tujuannya untuk melakukan investigasi teknis dan memastikan penyebab kerusakan rumah-rumah warga,” ujar Satria, Rabu (9/7/2025).

Lanjut Satria, tim investigasi akan meneliti secara detail setiap laporan kerusakan, mulai dari keretakan dinding, kebocoran atap, hingga masalah drainase dan kualitas air. Langkah ini diambil setelah 16 warga secara resmi menghentikan pembayaran angsuran kepada BTN Syariah karena kondisi rumah yang memprihatinkan.

Warga mengeluhkan berbagai permasalahan, termasuk kualitas bahan bangunan yang buruk, luas lahan yang tidak sesuai standar, dan buruknya infrastruktur lingkungan. Perwakilan warga, Agus,  menyatakan bahwa keselamatan penghuni rumah terancam akibat kondisi bangunan yang rapuh.

“Kami menempati rumah dengan kualitas bangunan sangat buruk. Dindingnya terbuat dari batako dengan campuran semen yang tidak sesuai standar, menyebabkan banyak keretakan dan berpotensi membahayakan keselamatan penghuni,” ungkap Agus, Senin (7/7/2025).

Selain itu, kata Agus, luas lahan di beberapa unit rumah, khususnya di blok H dan I, juga tidak sesuai dengan standar, yakni hanya sekitar 6,4 meter lebar dan panjang 12-13 meter. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Developer, Rais menegaskan bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab dan selalu merespons cepat setiap aduan dari warga.

Rais menyampaikan bahwa akar permasalahan di BTN Margahayu sejatinya berasal dari etika dan komitmen warga (debitur) dalam memenuhi kewajiban angsuran.

“Itu sudah menjadi tanggung jawab debitur sejak akad. Tapi seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, melalui musyawarah bersama RT dan lurah,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa blok di perumahan dibuat kerap menyampaikan keluhan. Namun, ia memastikan pihak pengelola selalu sigap merespons.

“Saat masyarakat menyampaikan aduan, kami langsung turun tangan. Meski tanggung jawab kami hanya sampai tiga bulan pasca-akad, kami tetap membantu hingga satu tahun,” kata Rais.

Dalam forum RDP tersebut, Rais juga menegaskan bahwa tidak semua persoalan merupakan tanggung jawab developer. Namun demikian, pihaknya tidak lepas tangan. “Jika ada rumah yang rusak dan menjadi tanggung jawab kami, silakan tunjukkan, kami siap perbaiki. Bahkan, tempat ibadah yang sebenarnya hanya diwajibkan menyediakan lahan, kami juga bangun. Ini bukti nyata komitmen kami,” terangnya.

Soal infrastruktur, Rais menyebut pihaknya telah melakukan berbagai pembenahan. “Kami perbaiki saluran drainase, kami juga buat talud untuk mengantisipasi kerusakan dua tahun ke depan. Semua ini demi keamanan warga BTN Margahayu,” katanya.

Rais mengundang awak media untuk melihat langsung kondisi perumahan di lapangan. Ia yakin, pelayanan dan komitmen developer kepada warga tidak seburuk yang diberitakan. “Kalau memang pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, silakan lihat langsung,” tantangnya.

Rais menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya mensejahterakan warga. “Selama lima tahun saya bekerja di sini, saya melihat sendiri komitmen direktur dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika ada kesalahan dari tukang atau teknis, silakan laporkan kepada kami. Pintu kami selalu terbuka,” tutupnya. (ADV)