BritaTop.Com, KENDARI – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sultra menyatakan akan menggelar aksi solidaritas pada Kamis (4/9/2025) mendatang. Gerakan ini merupakan bentuk protes atas berbagai permasalahan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat, mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR RI, lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, 28 Agustus 2025.
Organisasi yang terlibat dalam aksi tersebut di antaranya PMII, IMM, HMI MPO, GMNI, LMND, KAMMI, GMKI, PMKRI, dan KMHDI.
Plh. Ketua DPD IMM Sultra, Askal, menegaskan aksi ini adalah akumulasi dari amarah publik terhadap abainya pemerintah dalam menyikapi persoalan bangsa. Hal senada disampaikan Ketua PW KAMMI Sultra, Iwan Haridi, yang menilai aksi jalanan bukan tujuan utama, melainkan alarm keras agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
“Kenaikan tunjangan DPR RI di tengah ekonomi rakyat yang kian terhimpit adalah bentuk ketidakpekaan elit politik. DPR harusnya bercermin dan mengutamakan kepentingan rakyat,” tegas Iwan.
Wakil Ketua I PKC PMII Sultra, Rian Rinaldi, menambahkan bahwa selain menolak kenaikan tunjangan DPR, pihaknya juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia mengecam keras tindakan represif aparat dalam pengamanan demonstrasi yang menewaskan Affan Kurniawan. “Tujuh personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas harus dihukum seadil-adilnya. Ini akan tercatat sebagai catatan kelam institusi Polri,” ujarnya.
Ketua PMKRI Kendari, Fandi Ferdinandus, menilai DPR tidak perlu menunggu gelombang protes rakyat untuk bercermin. Menurutnya, peningkatan fasilitas anggota dewan di tengah ekonomi rakyat yang terhimpit menunjukkan absennya kepekaan elit politik.
Sementara itu, Ketua HMI Konsel MPO, Indra Dapa, menyoroti lemahnya penegakan hukum di Sultra. Ia menyinggung kasus-kasus penembakan yang diduga dilakukan aparat serta kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal yang luput dari penindakan hukum.
Ketua GMKI Kendari, Jans Victor, menyerukan agar pemerintah segera menarik benang merah dari situasi politik yang kian memanas. Ia juga mengajak masyarakat menjadi mitra kritis pemerintah agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan rakyat.
Sekretaris EW-LMND Sultra, Ifan, mengingatkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan elit. “Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pidato kosong,” katanya.
Sekretaris PD KMHDI Sultra, Komang Agus Saputra, menilai kebijakan DPR RI terkait kenaikan tunjangan justru menjadi pemicu utama maraknya aksi massa di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap yang tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat sekaligus memenuhi tuntutan mereka,” tegas Komang.
Ia menambahkan, apabila DPR tidak segera mengambil langkah nyata, gelombang protes masyarakat berpotensi semakin membesar. Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa berimplikasi serius terhadap stabilitas politik maupun ekonomi nasional.
Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, menekankan bahwa tindakan aparat dalam kasus meninggalnya Affan jelas melanggar prosedur. Ia mendesak adanya penyelidikan independen oleh Komnas HAM, bukan hanya internal Polri. Selain itu, ia juga meminta partai politik segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dianggap berperilaku tidak pantas, seperti Uya Kuya, Sahroni, dan Eko Patrio.
Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sultra menegaskan 14 tuntutan utama, di antaranya:
1. Meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri karena dinilai banyaknya persoalan yang belum terselesaikan di tubuh Polri.
2. Mendesak reformasi menyeluruh di tubuh Polri, mengingat maraknya kasus yang melibatkan aparat, mulai dari kasus Ferdy Sambo, dugaan keterlibatan polisi dalam praktik perjudian, penembakan almarhum Randi dan Yusuf di Kendari, hingga meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob.
3. Mendesak evaluasi total dan reshuffle kabinet, karena sejumlah menteri dinilai tidak produktif dan hanya menghabiskan anggaran negara.
4. Meminta penertiban izin usaha pertambangan (IUP) di Sultra yang diduga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal maupun perusahaan yang abai terhadap AMDAL.
5. Mendesak penyelesaian dugaan penunggakan pajak PT VDNI, yang dinilai merugikan penerimaan negara dan berdampak pada kebijakan pajak yang membebani rakyat.
6. Mengecam kebijakan DPR RI menaikkan tunjangan anggota dewan, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat di tengah situasi ekonomi sulit.
7. Mengecam pernyataan kontroversial anggota DPR RI Sahroni, yang dinilai melecehkan rakyat dengan ucapan tidak pantas sebagai wakil rakyat.
8. Mendesak Uya Kuya dan Eko Patrio mundur dari DPR RI, karena aksi berjoget dan memutar musik DJ di ruang sidang dinilai tidak mencerminkan etika wakil rakyat.
9. Meminta PAN dan Nasdem segera melakukan PAW terhadap Uya Kuya, Eko Patrio, dan Sahroni.
10. Mendesak pimpinan DPR RI membatalkan kenaikan tunjangan anggota dewan.
11. Menuntut Kapolri bertanggung jawab atas kematian Affan Kurniawan serta membuka kasus secara transparan dengan melibatkan Komnas HAM.
12. Meminta Kapolda Sultra menginstruksikan aparat di daerah agar tidak represif dan tidak membawa senjata api saat mengamankan aksi mahasiswa, mengingat masih segar luka lama kasus penembakan Randi dan Yusuf.
13. Mendesak Kapolri menertibkan anggota Polri secara nasional sesuai SOP dengan pendekatan humanis.
14. Mendesak DPR RI segera memanggil dan mengevaluasi aplikator ojek online, karena dianggap telah menyengsarakan para driver.
Cipayung Plus Sultra menegaskan akan terus mengawal isu-isu kebangsaan dan daerah hingga ada langkah nyata dari pemerintah. (Mid)
