Pemkot Kendari Ambil Peran Strategis Dunia Pendidikan, Melalui Terobosan Sekolah Rakyat

BritaTop.Com, KENDARI – Program Sekolah Rakyat, merupakan inisiatif Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu, hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kendari.

Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Pemerintah Kota Kendari.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Keluarga Besar Mahasiswa UHO Nyatakan Dukung Penuh Hasil Pilrek

69 Tim Redaksi

“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan gratis. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Saya bangga melihat Pemkot Kendari sudah menyiapkan lahan dan membuka pendaftaran. Ini bukti komitmen terhadap masa depan anak-anak bangsa,” ujar Sekjen Robben Rico (28/6/25)

Selain itu, Pemkot Kendari telah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare di Kelurahan Abeli, Kecamatan Puuwatu, sebagai lokasi pembangunan yang direncanakan dimulai tahun depan. Sambil menunggu pembangunan, gedung Sentra Meohai milik Kemensos akan digunakan sebagai lokasi sementara.

Tahun ini, Pemkot membuka penerimaan siswa baru jenjang SMP dengan kuota 6 rombongan belajar (150 siswa). Para peserta didik akan menerima perlengkapan sekolah, makan, snack, dan fasilitas asrama secara gratis.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Anggota DPRD Kota Kendari Muh Maulana Gelar Reses, Serap Aspirasi Warga Kelurahan Mandonga

110 Tim Redaksi

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan bahwa Pemerintah Kota siap mendukung penuh pelaksanaan program ini.

“Kami memandang Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Kota Kendari. Komitmen kami bukan hanya menyiapkan lahan dan fasilitas, tapi juga memastikan keberlanjutan program ini ke depan,” ujar Sudirman.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Minipres Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Jadi ini merupakan tindak lanjut dari Minipres Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.” Tegasnya (Red)