Gubernur Sultra Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hingga Wilayah Kepulauan

waktu baca 6 menit
Rabu, 18 Nov 2026 06:45 12 Tim Redaksi

BritaTOP.Com, KENDARI – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana terus mendapat perhatian serius dari Gubernur Sultra. Melalui dukungan program, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga penyediaan sarana operasional, upaya penanggulangan bencana di Bumi Anoa terus diarahkan agar semakin responsif dan terkoordinasi.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pengadaan tiga unit mobil tangki air yang diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di wilayah Sultra.

Masing-masing kendaraan memiliki kapasitas tampung 4.500 liter atau sekitar 4,5 ton air. Kehadiran armada baru ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra dalam memberikan dukungan penanganan bencana, terutama ketika terjadi kekeringan dan kebakaran di wilayah kabupaten/kota.

Kepala BPBD Sultra, La Ode Saifuddin menjelaskan, bahwa proses tender pengadaan tiga kendaraan tersebut telah selesai. Kelengkapan administrasi juga telah dirampungkan dan ditandatangani. Berdasarkan hasil koordinasi melalui rapat daring bersama pihak penyedia, kendaraan tersebut dijadwalkan tiba di Kendari pada 18 Desember 2026 sesuai rencana dalam kontrak 40 hari.

Saat ini, bebernya, kendaraan tersebut masih dalam proses perakitan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini menyusul perusahaan asal Tangerang yang berhasil memenangkan tender pengadaan kendaraan tersebut. “Alhamdulillah, untuk tendernya sudah selesai, kemudian berkas-berkasnya juga sudah selesai dan kita sudah tanda tangani. Insyaallah sesuai kesepakatan dengan pihak penyedia, tanggal 18 Desember 2026 kendaraan itu akan tiba di Kendari,” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).

Ia mengungkapkan, penempatan tiga mobil tangki air tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama Gubernur Sultra dengan mempertimbangkan karakteristik geografis daerah yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah, sebutnya, menempatkan satu unit kendaraan di wilayah daratan dan dua unit lainnya untuk mendukung kebutuhan wilayah kepulauan. Namun, keputusan akhir mengenai distribusi armada akan disesuaikan dengan kebutuhan dan arahan Gubernur.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota yang nantinya menerima bantuan armada juga diharapkan memiliki komitmen untuk menjaga, merawat, serta memastikan kendaraan tersebut selalu dalam kondisi siap digunakan.

“Pada prinsipnya, kita ingin kendaraan ini benar-benar bermanfaat. Teman-teman kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota juga sudah menyatakan kesiapan untuk merawat kendaraan apabila nantinya ditempatkan di daerah masing-masing,” ungkapnya.

*Pengalaman Penanganan Bencana Jadi Evaluasi*

Pengadaan tiga mobil tangki air tersebut tidak terlepas dari pengalaman BPBD Sultra dalam menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran di sejumlah kabupaten/kota.

Selama ini, keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan ketika beberapa daerah membutuhkan bantuan secara bersamaan. Kondisi tersebut mengharuskan BPBD provinsi mengatur distribusi kendaraan yang tersedia agar penanganan di setiap wilayah tetap berjalan.

Ia mencontohkan, saat terjadi kekeringan dan kebakaran di sejumlah daerah, kebutuhan kendaraan tangki air meningkat. Sementara itu, BPBD Sultra harus membagi armada yang tersedia untuk memenuhi permintaan bantuan dari berbagai kabupaten.

Saat ini, sejumlah kendaraan tangki air milik BPBD Sultra bahkan masih diperbantukan di daerah. Dua unit di antaranya berada di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe sejak Juli lalu.

Ia menyampaikan, bahwa Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan, termasuk mendukung kebutuhan air di wilayah pertanian. Selain itu, armada juga dapat digunakan untuk membantu proses pemadaman kebakaran.

“Kalau kita berbicara kekurangan, tentu masih kurang. Karena kebutuhan setiap kabupaten itu hampir bersamaan ketika terjadi kebakaran maupun kekeringan. Misalnya, kita memiliki tiga kendaraan, tetapi pada saat yang sama ada lima daerah yang membutuhkan. Dengan datangnya tiga kendaraan baru ini, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan yang selama ini kita hadapi,” jelasnya.

Meski demikian, BPBD Sultra tetap akan menyiagakan armada di Kota Kendari sebagai pusat koordinasi dan respons penanganan bencana tingkat provinsi.

*Gubernur Dorong Simulasi dan Kolaborasi Lintas Sektor*

Selain memperkuat sarana operasional, perhatian Gubernur Sultra terhadap penanggulangan bencana juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan simulasi kebencanaan yang digelar BPBD setiap tahun.

Kegiatan tersebut dirancang berdasarkan potensi ancaman bencana yang diperkirakan terjadi, termasuk dengan memperhatikan informasi dan prakiraan cuaca dari BMKG.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Simulasi tersebut digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi prediksi musim kemarau ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Sultra melibatkan seluruh kepala daerah dan kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota, serta sejumlah instansi terkait, baik dari unsur pemerintah maupun instansi vertikal.

Unsur yang terlibat di antaranya TNI, Polri, Basarnas, Balai Wilayah Sungai (BWS), Manggala Agni, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sebelum simulasi dilaksanakan, BPBD terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap unsur memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, simulasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten/kota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran hutan, lahan, maupun kekeringan di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan itu pula, setiap daerah didorong membentuk tim penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

Gubernur Sultra bahkan menyaksikan secara langsung pelaksanaan simulasi hingga kegiatan tersebut selesai. Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan penting bagi BPBD dalam meningkatkan kesiapan seluruh unsur penanggulangan bencana di daerah.

*Lima Protap Jadi Pedoman Penanganan*

Komitmen penguatan kesiapsiagaan juga diwujudkan melalui penyusunan lima prosedur tetap (protap) penanganan bencana atas arahan Gubernur Sultra.

Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Beberapa jenis bencana yang menjadi perhatian dalam penyusunan protap tersebut meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Keberadaan protap diharapkan dapat memperjelas mekanisme koordinasi, pembagian tugas, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

Dengan demikian, seluruh pihak tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk menentukan tindakan ketika menghadapi situasi darurat.

*Respons Cepat di Daerah Mulai Terlihat*

Kolaborasi lintas sektor yang dibangun Pemerintah Provinsi Sultra juga telah terlihat dalam penanganan kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur.

Dalam penanganan tersebut, tim provinsi bersama instansi vertikal turun langsung ke lapangan untuk memberikan dukungan operasional.

Bahkan, sejumlah unsur terkait melakukan penanganan selama 24 jam dengan membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai kondisi di lapangan.

Balai Wilayah Sungai, misalnya, turut menyiapkan sekitar 27 unit alat pompa air atau alkon yang didistribusikan ke beberapa kabupaten. Peralatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu penyemprotan dan penanganan kebakaran, sekaligus mendukung kebutuhan air ketika terjadi kekeringan.

Distribusi peralatan tersebut menjangkau sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Buton Utara, Muna Barat, Konawe, dan Konawe Selatan.

Dukungan peralatan dan keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan bencana, terutama ketika pemerintah kabupaten/kota membutuhkan tambahan sumber daya dari tingkat provinsi.

BPBD Sultra berharap pola koordinasi dan kolaborasi tersebut terus diperkuat. Sebab, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, TNI, Polri, instansi vertikal, hingga masyarakat.

Dengan dukungan Gubernur Sultra melalui penguatan program simulasi, penyusunan protap, serta pengadaan armada tangki air, kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sulawesi Tenggara diharapkan semakin baik.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah antisipatif agar setiap potensi bencana dapat ditangani lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA