Yayasan INSANI Kendari Dorong Aksi Iklim Inklusif untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Ketangguhan Pesisir Konkep
HaluOleoNews.ID, KONKEP- Yayasan Bina Insani Indonesia (INSANI) Kendari mendorong penguatan aksi iklim yang inklusif sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ketangguhan masyarakat pesisir di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Upaya tersebut diwujudkan melalui seminar dan lokakarya bertema “Memperkuat Aksi Iklim Inklusif untuk Ketahanan Pangan dan Ketangguhan Pesisir di Kabupaten Konawe Kepulauan” yang digelar di Aula Kantor Bupati Konawe Kepulauan, 29–30 September 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, termasuk kelompok rentan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, perangkat daerah, akademisi, komunitas, hingga lembaga pendamping.
Forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai risiko perubahan iklim dan bencana yang dihadapi masyarakat sekaligus merumuskan langkah penanganan yang dapat dilakukan secara nyata di tingkat keluarga, desa, maupun pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dilatarbelakangi hasil penilaian partisipatif risiko iklim dan bencana atau Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks (PACDR) yang dilakukan pada tiga lokasi pilot program INSANI, yakni Desa Langgara Jaya, Wawoone, dan Watuondo.
Dari penilaian tersebut, masyarakat mengidentifikasi sejumlah ancaman yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan penghidupan mereka. Di antaranya banjir, kekeringan, angin kencang, banjir rob, hingga gelombang tinggi.
Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap ketersediaan air, produksi pertanian, ketahanan pangan, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Pembahasan dalam forum juga menyoroti bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok masyarakat.
Kelompok perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, petani kecil, nelayan, hingga pelaku industri rumah tangga memiliki tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi yang berbeda.
Karena itu, rencana aksi yang disusun dalam kegiatan tersebut diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penanganan risiko secara umum, tetapi juga memberikan akses perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang terdampak.
Sejumlah narasumber dari berbagai bidang turut memberikan perspektif dalam seminar tersebut.
Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Kepulauan, Safiuddin Alibas, SP., M.E., menyampaikan materi mengenai arah pembangunan daerah serta peluang mengintegrasikan prioritas adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan dukungan lintas perangkat daerah.
Sementara itu, BMKG Sulawesi Tenggara yang diwakili Faisal Habibi, SP., M.Si., memberikan pemahaman mengenai profil risiko iklim, pemanfaatan informasi iklim, kesiapsiagaan masyarakat, serta pentingnya sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi bencana.
Perspektif akademik disampaikan Guru Besar bidang Agroklimatologi Fakultas Hukum dan Ilmu Lingkungan (FHIL) Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.
Ia membahas keterkaitan antara data iklim dengan sektor pertanian, ketahanan pangan, kondisi wilayah pesisir, kerentanan sosial, serta pilihan adaptasi yang dapat diterapkan masyarakat sesuai karakteristik wilayah.
Menurut Prof. Aminuddin, informasi mengenai iklim perlu diterjemahkan menjadi keputusan yang relevan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Data iklim, kata dia, perlu dipadukan dengan pengalaman masyarakat agar langkah adaptasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan air.
“Data iklim perlu dipadukan dengan pengalaman masyarakat untuk menentukan langkah adaptasi yang sesuai, termasuk waktu tanam dan pengelolaan air,” ujar Prof. Aminuddin.
Ia menambahkan, implementasi dari setiap rencana adaptasi juga perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat.
“Pelaksanaannya perlu dipantau agar kita dapat menilai apakah tindakan tersebut benar-benar mengurangi risiko,” tambahnya.
Selain menghadirkan pemerintah daerah dan akademisi, seminar juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman serta temuan mereka.
Perwakilan Komunitas Tangguh Iklim Desa memaparkan hasil PACDR yang menggambarkan kondisi dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman iklim dan bencana.
Sementara itu, Rumpun Perempuan Sultra menyampaikan perspektif gender, disabilitas, perlindungan sosial, serta layanan dasar yang adaptif atau GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion).
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan turut memberikan perspektif mengenai ketangguhan wilayah pesisir, keberlanjutan ekosistem, perikanan, dan penghidupan masyarakat.
INSANI sendiri melengkapi pembahasan melalui materi mengenai ketahanan pangan, pertanian organik, serta penguatan rantai nilai sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang lebih mampu menghadapi tekanan perubahan iklim.
Ketua panitia sekaligus Manajer Program INSANI, La Ode Susvito, mengatakan seminar dan lokakarya tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai upaya menghubungkan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan dukungan teknis dan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Menurutnya, pengalaman masyarakat harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan prioritas aksi iklim.
“Melalui seminar dan lokakarya ini, kami ingin memastikan pengalaman masyarakat menjadi dasar penentuan prioritas. Rencana aksi perlu menjelaskan tindakan yang dapat dimulai oleh keluarga dan desa, dukungan yang dibutuhkan, serta pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya,” ujar La Ode Susvito.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut penting agar rencana adaptasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, S.T., melalui Kepala Bappeda Safiuddin Alibas, SP., M.E., saat membuka kegiatan mengapresiasi pelaksanaan seminar dan lokakarya tersebut.
Menurutnya, penguatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.
Pemerintah daerah juga meminta agar hasil diskusi segera diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang jelas sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2025–2029.
“Insyaallah akan kami jadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan,” ujarnya.
Melalui diskusi kelompok dan pembahasan lintas pihak selama dua hari, peserta kemudian menyusun rencana aksi yang memuat sejumlah komponen penting.
Di antaranya masalah prioritas, lokasi dan kelompok masyarakat terdampak, tindakan yang dapat dilakukan keluarga dan komunitas, kebutuhan dukungan, pihak yang bertanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator untuk mengukur pelaksanaan aksi.
Direktur Eksekutif Yayasan INSANI Kendari, Ir. Nursalam, dalam sambutannya saat menutup kegiatan mengatakan, hasil tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, lembaga pendamping, serta pihak terkait lainnya.
Rencana aksi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi bahan usulan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan.
Dengan demikian, upaya membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim di Konkep diharapkan tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Keterlibatan kelompok rentan, penguatan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem pesisir, pemanfaatan informasi iklim, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan desa menghadapi berbagai risiko iklim dan bencana di masa mendatang. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar